DPRD Akui Sudah Backup Penuh Anggaran Covid

Asep Kurnia, SH.,MH Ketua Komisi 1 DPRD Kab. Sumedang

Kota, KORSUMDPRD terus medorong upaya Pemkab yang katanya cukup berhasil dalam penanganan Covid-19. DPRD sudah backup penuh anggaran sehingga diharap ada percepatan penanganan masalah covid ini.

“Yang diharap secepatnya lawan corona. Kalaupun nanti misalnya tidak bisa diselesaikan, malah muncul kembali situasi terburuk,  maka kita akan cepat beak- up kembali anggarannya,“ tandas Ketua Komisi I DPRD Asep Kurnia di gedung DPRD,  Rabu (3/6).

Namun dalam melawan coronan ini, pemerintah tak bisa bergerak sendiri tapi harus didukung masyarakat.

Untuk mendapat dukungan masyarakat, tentunya dengan edukasi dan berikan haknya (Bansos).

Pemda dibebankan tiga aspek kata Asep, bidang kesehatan harus bisa diantisifasi. Masyarakat harus bisa terlindungi.

Perokomonian harus tetap jalan sehingga anggaran  covid ini harus bisa mencerminkan ketiga aspek itu.

“Jangan sampai anggarannya besar hingga ratusan miliar, tapi posisinya tidak jelas. Bantuan modal UMKM supaya bisa berjalan. Insentif yaitu  bisa pembebasan pajak daerah dan bisa penundaan membelian pajak termasuk pemberian stimulus, “tuturnya.

Hentikan covid jangan terus menyebar dan bisa tangani dengan baik warga yang sudah terindikasi covid. Kemudian yang terdampak ekomoni sosial, maka pemerintah harus bisa memberi perlindungan.

Asep  berharap Pemkab  tegas dan konsisten dalam ihktiar penyelesaian masalah covid  ini.  Tegas dalam mendisiplinkan masyarakatnya, namun berikan haknya (Bansos) tepat waktu.

“Pasti Sumedang akan berhasil dalam penanganan wabah yang sangat ditakutkan itu. Namun jika sebaliknya, maka DPRD punya kekhawatiran terjadinya penyebaran covid 19 gelombang kedua, “tegasnya.

Penyelesaian masalah covid bisa disebut  berhasil jika indikatornya terpenuhi yakni bila semuanya disiplin baik masyarakatnya maupun pemerintahnya sehingga ada keberimbangan.

Untuk bisa masyarakat sadar dan disiplin lanjutnya, selain pemerintah tegas dalam membuat aturan, tapi juga adil dalam memberikan bantuan kepada masyarakat.

Karena setiap warga memang perlu pendapatkan haknya, yaitu terima Bansos.**