DPRD Sebut Honor Panitia Pilkades Tidak Masuk Akal

  • Bagikan
Asep Kurnia, Ketua Komisi I DPRD Sumedang

Sumedang, KORSUM.ID – Honor Panitia Pilkades disebut tidak masuk akal yang katanya hanya diberi 900 ribu rupiah untuk semua tahapan hingga penyelenggaraan Pilkades tersebut tuntas.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumedang Asep Kurnia saat mengunjungi proses seleksi 12 Bakal Calon (Balon) Kades Padasuka yang digelar di kantor Kecamatan Sumedang Utara, Kamis (12/08/2021).

Dengan honor yang sangat kecil tersebut, lanjut dia,
Komisi 1 DPRD berjanji akan merevisi Perbup Pilkades terkait honor yang layak untuk penyelengara Pilkades.

Asep juga menyebutkan, anggaran Pilkades Serentak tahun ini telah disalurkan sesuai permintaan Pemda ke DPRD. “Pak Ketua DPRD dan seluruh anggota menyetujui usulan anggaran untuk kepentingan Pilkades Serentak ini, “ujarnya.

Ketua Komisi 1 yang juga mantan Ketua KPU Sumedang ini mengatakan, akibat situasi covid ini, beberapa kali tahapan Pilkades mengalami penundaan. Namun hari ini untuk tahapan seleksi dan penetapan calon bisa digelar dengan penerapan protokol kesehatan. “Kami harap gelaran seleksi ini bisa mendapatkan calon kades yang unggul, “ujarnya.

Setelah penetapan calon maka tahapan ini ditunda hingga 24 Oktober mendatang meskipun situasi covid masih seperti ini.

Kunjungan bersama Ketua DPRD melihat langsung proses seleksi balon yang nantinya akan manjadi calon. Panitia Pilkades mengatur apik dalam proses seleksi ini. Ketua DPRD memberi arahan terkait proses seleksi, dan yang terpenting hasilnya bukan ditentukan oleh orang lain tapi oleh diri sendiri ke-12 balon kades itu.

“Untuk Pilkades Padasuka diikuti peserta Balon Kades paling banyak. Sehingga diharapkan kepada semua balon kades bisa menerima apapun hasilnya. Artinya semua balon kades harus siap lolos dan harus siap tidak lolos dalam seleksi ini, “ujarnya.

Ketua Komisi 1 juga menyinggung soal telah keluarnya Perbup baru tentang revisi tahapan Pilkades. Sebab, jika tidak keluar revisi tahapan tersebut, sementara tahapan sebelumnya sudah dijalankan, maka harus ada regulasi yaitu Keputusan Bupati (Kepbup) untuk mewadahi tahapan berikutnya.

“Kami berharap kepada semua panitia Pilkades bertindak jujur, adil dan amanah tidak memihak kepada siapapun. Namun jika terjadi masalah, maka selesailah dengan musyawarah mufakat sebaik-baiknya, “katanya.

  • Bagikan