Janji Politik Bupati Sumedang, Dinilai Belum Jelas Tingkat Keberhasilannya

Janji Politik Bupati Sumedang, Dinilai Belum Jelas Tingkat Keberhasilannya

Sumedang, KORSUM -Fraksi PDI Perjuangan menilai capaian kinerja dua tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang periode 2018-2023, Dony Ahmad Munir dan Erwan Setiawan, masih belum jelas kelanjutannya dan tingkat keberhasilannya.

Demikian disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumedang, Atang Setiawan dalam Sidang Paripurna Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas penyampaian Penjelasan Bupati Sumedang mengenai Lima Buah Raperda Kabupaten Sumedang, di Ruang Paripurna DPRD, Kamis (22/10).

Menurutnya, dimasa dua tahun kepemimpinan Bupati Sumedang dan Wakil Bupati, memang cukup banyak prestasi yang sudah dilakukan, seperti dalam upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah yang diukur dalam Standar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang telah menunjukkan prestasi yang baik dengan nilai BB, Pelayanan Perizinan juga sudah transparan, kemudian pembangunan Fisik Infrastruktur sudah menunjukkan peningkatan dan juga keberhasilan lainnya 

Namun dari beberapa tersebut, keberhasilan dan ketika kami bandingkan dengan dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Sumedang, ternyata masih banyak janji-janji Politik yang hingga saat ini belum jelas kelanjutannya dan juga jelas tingkat keberhasilannya.

Diantaranya, seperti yang dulu sering didengungkan yaitu terkait program pengentasan kemiskinan yang saat ini nyaris tidak terdengar lagi. Kemudian banyaknya program yang muncul secara tiba-tiba, seperti pengiriman tenaga kerja ke Jepang yang juga sampai saat ini tidak jelas kelanjutannya.

“Selain itu, dipenghujung tahun 2019 yang tiba-tiba menggelar event internasional Paragliding itupun tidak jelas kelanjutannya dan apa manfaatnya. Dan ditahun yang sama juga menggelar event tari Umbul di Jatigede, yang ujung-ujungnya membebani Pemerintahan Desa se-kabupaten Sumedang dan itupun tidak jelas arah dan targetnya,” kata Atang.

Sementara yang paling penomenal, sambung Atang, pengusulan Jatigede untuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan setelah melakukan studi banding ke Mandalika Lombok ternyata tidak mudah untuk satu kawasan dijadikan KEK.

“Justru kami berpikir, dari pada terlalu mengawang-awang menjadi KEK, kenapa tidak dorong untuk mengembangkan Desa Wisata. Karena di Sumedang banyak Desa yang berpotensi menjadi Desa Wisata sehingga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar. Bukan berarti tidak boleh kita mempunyai cita-cita yang tinggi, akan tetapi akan lebih bagus kalau kita mulai dari hal yang kecil yang potensinya sudah tersedia,” ucapnya.

Atang menambah, hal tersebut sengaja kami sampaikan di forum ini, karena tiada lain sebagai bentuk tanggungjawab, serta sebagai bagian dari pemangku kebijakan dan juga bentuk “Kaanyaah” (kasih sayang) kepada Kabupaten Sumedang.

Kemudian yang paling utama dari semua yang kami sampaikan tersebut, hendaknya dalam menentukan sebuah perencanaan seharusnya dikomunikasikan terlebih dahulu diantara dua lembaga pengambil kebijakan. Karena semua kebijakan yang akan dikeluarkan, tentunya akan memiliki konsekuensi, baik konsekuensi teknik, Politik maupun konsekuensi anggaran.

“Kami berharap, jangan sampai apa yang tadi sudah kami disampaikan, sebuah ungkapan sinisme terhadap pemerintah daerah. Justru ini adalah hakekatnya keberadaan lembaga politik sebagai pengawas terhadap jalannya pemerintahan atau Cek and Balance DPRD terhadap Pemerintah Daerah,” kata Atang menegaskan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *