Sumedang, 4 Juli 2025 – Komisi II DPRD Kabupaten Sumedang kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masa depan pangan dan iklim investasi lokal. Melalui agenda evaluasi Semester I Tahun Anggaran 2025, Komisi II melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
Kunjungan ini bukan sekadar rutinitas tahunan. Di balik meja rapat dan berkas laporan, terdapat upaya serius untuk menjawab persoalan konkret: bagaimana memastikan petani Sumedang bisa terus produksi, dan bagaimana memastikan investor betah menanamkan modalnya di tanah Tatar Pasundan ini.
Irigasi: Nadi Kehidupan Petani yang Perlu Diselamatkan
Dalam pertemuan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, sorotan tajam datang dari Ketua Komisi II DPRD Sumedang, Hj. Ai Rosmawati, SP. Ia menegaskan pentingnya membenahi sistem irigasi sebagai fondasi utama ketahanan pangan di Sumedang.
“Tanpa irigasi yang memadai, jangan harap produksi pertanian bisa maksimal. Ini soal hulu, soal keberlangsungan hidup petani kita,” tegas Hj. Ai Rosmawati.
Komisi II mendorong agar alokasi anggaran difokuskan pada penguatan infrastruktur dasar pertanian, termasuk saluran air, bendungan kecil, dan pengairan sawah yang tepat guna. Keseimbangan antara kebutuhan teknis dan kearifan lokal menjadi titik tekan agar kebijakan tidak semata administratif, tapi menyentuh kebutuhan lapangan.
DPMPTSP: Gerbang Investasi yang Harus Ramah dan Responsif
Sementara di Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Komisi II menyoroti pentingnya penyederhanaan perizinan usaha bagi investor. Bagi Hj. Ai Rosmawati, investor adalah mitra strategis dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membuka lapangan kerja.
“Iklim investasi di Sumedang harus kompetitif. Jangan sampai investor enggan masuk hanya karena pelayanan yang rumit dan tidak ramah,” ujarnya.
Komisi II mendorong agar layanan digital, konsultasi langsung, serta sistem informasi investasi terus diperbarui dan dipermudah. Hal ini dianggap krusial di tengah upaya Pemkab Sumedang menarik investasi sektor UMKM, agrobisnis, hingga pariwisata desa.
Evaluasi APBD: Dari Kertas ke Aksi Nyata
Evaluasi APBD semesteran bukan hanya soal angka. Komisi II berkomitmen menjadikan proses ini sebagai momentum perbaikan tata kelola anggaran, memastikan setiap rupiah belanja daerah menyentuh manfaat riil.
Dengan dukungan legislatif yang kuat, diharapkan ketahanan pangan Sumedang makin kokoh dan iklim investasi makin bergairah, mewujudkan Sumedang sebagai kabupaten yang produktif, mandiri, dan ramah investasi.