Lama Menunggu, Akhirnya 534 Tenaga P3K di Sumedang Bakal Bekerja Januari 2021

Lama Menunggu, Akhirnya 534 Tenaga P3K di Sumedang Bakal Bekerja Januari 2021

Sumedang, KORSUM – Sempat tidak ada kejelasan terkait nasibnya, akhirnya 534 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Sumedang, yang lulus seleksi tahun 2019 lalu, bisa bernafas lega.

Pasalnya, Pemkab Sumedang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM), memastikan, 534 tenaga P3K tersebut bisa mulai bekerja pada Januari 2021 nanti.

“Jadi mulai bulan Januari 2021 mendatang, ke 534 tenaga P3K sudah bisa bekerja dan tentunya mendapatkan haknya. Dan masa kerjanya juga akan dihitung dari awal bekerja,” kata Kepala BKPSDM, Endi Ruslan saat dikonfirmasi KORSUM, usai menerima Kunjungan Komisi I DPRD Kabupaten Sumedang, Selasa (1/12).

Kendati demikian, sambung Endi, pihaknya saat ini masih menunggu keputusan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Keputusannya akan diumumkan besok oleh BKN,” ujarnya.

Adapun ke 534 P3K ini, sambung Endi, yaitu Penyuluh Pertanian sebanyak 72 orang, Tenaga Kesehatan (Paramedis) 36 orang, dan Tenaga Pendidik (Guru) sebanyak 442 orang.

“Untuk belanja pegawai ke 543 tenaga P3K itu juga, sudah dianggarkan di APBD Kabupaten Sumedang tahun 2021,” ujarnya.

Terpisah Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sumedang, Asep Kurnia mengaku, dirinya sangat prihatin dengan kondisi para P3K yang lulus pada tahun 2019 tersebut, karena harus menunggu Satu tahun untuk kepastiannya.

Untuk itu, DPRD akan terus mengawal segala tahapan-tahapan sampai para tenaga P3K, mendapatkan mendapatkan haknya.

“Kita apresiasi karena kendala-kendala regulasi sebagian sudah selesai. Termasuk dalam hal ini Perpres tentang gaji P3K sudah keluar, juga Peraturan Menpan RB. Saat ini, tinggal ada kesepahaman antara penyelenggaraan kepegawaian di daerah dan pusat,” ujarnya.

Asep menuturkan, dari hasil pertemuan dalam rangka pengawasan Komisi I DPRD Sumedang. Bahwa BKPSDM memastikan untuk pemberkasan persyaratan ke 543 tenaga P3K akan segera rampung dan SK-nya juga segera terbit.

“Tadi dari BKPSDM menyampaikan, untuk pemberkasan P3K itu akan segera rampung pada Bulan Desember ini,” ucapnya.

Namun dibalik kabar baik terkait kepastian status tenaga P3K lulusan tahun 2019 itu. Asep mengaku prihatin dengan adanya satu tenaga P3K yang sudah meninggal dunia, sebelum mendapatkan haknya. Selain itu, ada satu orang lagi yang umurnya sudah mendekati masa pensiun.

“Tadi, ada perwakilan dari salah seorang tenaga P3K yang lulus sebagai penyuluh pertanian dan menyampaikan masa kerjanya tinggal 3 bulan lagi dan satu orang lagi sudah meninggal dunia. Jadi, kami sangat menyayangkan sikap Pemerintah Pusat yang tidak bertindak cepat,” kata Politisi Partai berlambang pohon beringin itu.

Sementara terkait wacana Pemerintah, untuk pengangkatan Satu Juta Guru honorer menjadi P3K. Asep berharap agar BKPSDM segera melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik).

“Kami berharap, BKPSDM dan Disdik segera berkoordinasi. Supaya bisa benar-benar mengatasi permasalahan honorer. Dan ini harus dijadikan sebagai jalan keluar penyelesaian honerer tenaga honorer di Sumedang,” tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *