Songsong Perda Pesantren, Fraksi PPP DPRD Sumedang Gelar Silaturahmi Bersama Ulama dan Pimpinan Ponpes

Songsong Perda Pesantren, Fraksi PPP DPRD Sumedang Gelar Silaturahmi Bersama Ulama dan Pimpinan Ponpes

Sumedang, KORSUM – Dalam rangka menyongsong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pondok Pesantren. Fraksi PPP DPRD Kab. Sumedang menyelenggarakan silaturahmi bersama alim ulama dan pimpinan pondok pesantren se-Kabupaten Sumedang yang dilaksanakan di Aula Kantor Kemenag Sumedang, Kamis (29/4/2021).

Hadir sebagai Narasumber pada Silaturahmi tersebut, yaitu Bupati Sumedang sekaligus ketua DPP PPP H. Dony Ahmad Munir, Sekretaris DPW PPP Provinsi Jawa Barat sekaligus anggota DPRD Prov. Jawa barat Pepep Saeful Hidayat, Ketua DPC PPP Sumedang Asep Elly Gunawan, Kepala Kemenag Kabupaten Sumedang dan Ketua Forum Pondok pesantren Kabupaten Sumedang.

Adapun kegiatan tersebut, dipandu oleh Wakil ketua DPRD Kab. Sumedang yang juga Ketua Fraksi PPP Ilmawan Muhammad, S.Ag.

Menurutnya, keberadaan pondok pesantren memiliki peran strategis ditengah – tengah masyarakat dan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam membangun generasi muslim di indonesia.

Untuk itu alam silaturahmi ini, kami menerima masukan dan aspirasi dari para pimpinan pondok pesantren terkait dengan pentingnya rencana pembentukan Perda pondok pesantren di Kabupaten Sumedang.

“Insya Allah pada kesempatan ini, kami akan menampung aspirasi bahan-bahan dan masukan para pimpinan pondok pesantren (ponpes) se-kabupaten Sumedang,” kata Ilmawan.

Sehingga, sambung Ilmawan, diharapkan Perda yang dirancang itu bisa lebih aplikatif, secara langsung dan bermanfaat bagi pesantren. Kemudian, yang terpenting keberadaan Perda pesantren ini tidak menyulitkan keberadaan pesantren yang ada di Sumedang. Namun, justru lebih memudahkan dan membantu perkembangan dan kemajuan di pesantren

“Insya Allah, kegiatan ini juga dapat menambah wawasan kami dalam rangka membahas dan merancang Perda tentang Pondok Pesantren. Sehingga diharapkan keberadaannya bisa lebih mengakses program-program, baik yang ada di Kabupaten Sumedang, Provinsi maupun dari Pusat,” ujarnya.

Ilmawan menuturkan, pihaknya juga akan membuat Workshop bersama Pimpinan Ponpes kedepannya. Sehingga pimpinan ponpes lebih mengetahui tata cara memaksimalkan peluang ataupun perhatian dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten.

“Tinggal kita melatih para pimpinan ponpes. Karena sebagaimana kita ketahui peraturan sekarang harus masuk ke SIPD yang mana program itu masuk ke RKPD dan lain sebagainya,” tuturnya.

Sementara itu, kata Ilmawan, di Sumedang sendiri Rancangan Perda (Raperda) Pondok Pesantren telah masuk dalam program legislasi daerah tahun ini dan merupakan inisiatif dari DPRD Kab. Sumedang yang di sambut baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sumedang.

“Insya Allah, kami Fraksi PPP DPRD Kab. Sumedang bersama dengan fraksi – fraksi lainya di DPRD akan mengupayakan lahirnya Perda Pondok Pesantren di Kabupaten Sumedang,” ucapnya.

Ilmawan berharap, kehadiran Raperda Pondok Pesantren ini, dapat membawa kemajuan bagi Pesantren. Dan pihaknya akan senantiasa komitmen dan memprioritaskan lahirnya perda pesantren di Kabupaten Sumedang ini, sebab ini adalah titipan dari para sesepuh kyai di pesantren.

“Untuk poin-poin penting yang akan masuk dalam Perda pesantren antara lain kemandirian ponpes, Pengembangan potensi ponpes, dan pendampingan untuk ponpes,” kata Ilmawan menegaskan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *