Sumedang Berjuang Lepas dari Jerat Ketergantungan Dana Transfer

Dana Transfer Daerah

Sumedang, 2 September 2024 – kota tahu yang tersohor, ternyata masih berjuang untuk mandiri secara finansial. Bayangkan saja, dari total APBD sebesar Rp 3,1 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumedang hanya menyumbang 20% Selebihnya? Sumedang masih mengandalkan uluran tangan pemerintah pusat dan provinsi.

Fakta ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Pendapatan Daerah yang digelar di Hotel Hanjuang Hegar (2/10/2024). Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumedang, Rohana, mengungkapkan bahwa per September 2024, PAD Sumedang baru mencapai Rp 611 miliar atau 66,82% dari target. Itupun sebagian besar berasal dari BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas.

“Praktis, kita hanya bisa belanja sekitar Rp 300 miliar,” keluh Rohana.

Kondisi ini tentu saja menjadi alarm bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang. Pj. Bupati Sumedang, Yudia Ramli, menyerukan pentingnya sinergi dan inovasi untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.

“Sumedang harus bisa berdiri di atas kaki sendiri,” tegas Yudia. “Kemandirian finansial adalah kunci pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.” ujarnya.

Rakor ini diharapkan menjadi titik balik bagi Sumedang untuk keluar dari jerat ketergantungan dana transfer. Berbagai langkah konkret untuk menggenjot PAD, mulai dari intensifikasi dan ekstensifikasi pajak hingga menggali potensi retribusi daerah, harus segera diimplementasikan. Akankah Sumedang berhasil mewujudkan kemandirian fiskal? Kita tunggu gebrakan selanjutnya!