SUMEDANG, KORSUM.ID – Pemerintah Kabupaten Sumedang tengah menggagas inisiatif Sumedang Zero Bank Emok. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sepakat merancang program tersebut sebagai upaya untuk mengatasi masalah di lapangan, terutama terkait banyaknya masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah yang menjadi nasabah Bank Emok.
“Pemerintah daerah bersama lembaga perbankan formal milik daerah dan bank umum, BUMD, akan bersinergi untuk memberikan akses finansial yang luas kepada masyarakat, memastikan mereka dapat dengan mudah mendapatkan kredit dengan persyaratan yang kompetitif dan sehat. Kami tidak akan mentolerir keberadaan Bank Emok di Sumedang,” ujar Pj Bupati Sumedang Herman Suryatman dalam Rapat Pleno TPAKD Kabupaten Sumedang tahun 2024.
Herman menambahkan bahwa TPAKD akan berupaya secara kebijakan dan mendapatkan dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia.
“Kami akan merancang dan melaksanakan program ini demi kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, dalam rapat tersebut, juga dibahas tentang peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap keuangan daerah.
“Literasi keuangan masyarakat saat ini masih belum optimal. Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat,” ungkap Herman.
Menurutnya, literasi keuangan menjadi kunci penting agar setiap keluarga dapat membangun keuangan yang sehat.
“Dengan meningkatkan literasi keuangan, pendapatan dapat ditingkatkan dan pengeluaran dapat diminimalisir. Hal ini membutuhkan kecerdasan finansial dan akses yang baik terhadap layanan keuangan,” papar Herman.
Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah Tuti Ruswati menyatakan bahwa TPKAD akan merancang program Zero Bank Emok di Kabupaten Sumedang sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
“Insyaallah, bulan Maret, kami akan melaksanakan program Sumedang Zero Bank Emok,” tutur Tuti.