JAKARTA, KORSUM.ID – Kabupaten Sumedang terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis digital sebagai upaya percepatan reformasi birokrasi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mengikuti kegiatan Happy Digital and Flourishing City Forum (HDFCF) di Jakarta Pusat pada hari Kamis, 25 Januari 2024.
Dalam kegiatan tersebut, Pj Bupati Sumedang Herman Suryatman mengambil pelajaran berharga dari sejumlah pembicara mengenai “Profound Systemic Transformations for Impacted Bureaucratic Reforms”.
Kegiatan HDFCF sendiri digelar oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) bekerja sama dengan University In Diversity. Beberapa pembicara yang hadir adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Marves Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan, serta beberapa pembicara lainnya.
Menurut Pj Bupati Sumedang Herman Suryatman, kegiatan HDFCF diadakan dalam rangka mempercepat reformasi birokrasi dengan menekankan pada optimalisasi digitalisasi dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Tujuannya adalah agar penggunaan piranti digital dalam pelayanan publik dapat menjamin kebahagiaan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Namun, esensi dari digitalisasi hanyalah alat untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Transformasi digital dapat dilakukan dalam sebuah ekosistem yang menjamin tumbuh kembangnya partisipasi segenap komponen masyarakat dari semua staholders yang ada.
“Penggunaan teknologi digital harus menjadi aspek integral dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga menggerakkan Sumedang menjadi kota cerdas dalam kegiatan tata kelola pemerintahan,” ungkap Herman Suryatman.
Hal ini menjadi bekal yang sangat baik bagi pemerintah Kabupaten Sumedang untuk mencoba menerapkan kegiatan serupa dalam lingkup Sumedang. Transformasi digital yang mengedepankan partisipasi masyarakat dari semua lapisan pemangku kepentingan, dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta keterbukaan dalam kegiatan pemerintahan.
“Ini merupakan pelajaran berharga yang telah kami ambil. Dalam rangka mewujudkan visi ‘Kota Cerdas’, kegiatan transformasi digital harus terus dipercepat dan pemangku kepentingan harus diberdayakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,” pungkas Herman Suryatman.
Dengan adanya upaya reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien untuk kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat Sumedang. Semua pihak diharapkan dapat saling bekerja sama dan mendukung program-program transformasi digital untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.