Sumedang, KORSUM – Sebuah video penolakan bantuan dari Provinsi Jawa Barat yang berdurasi hampir 3 menit viral di media sosial facebook. Di keterangannya video penolakan tersebut terjadi di Dusun Badama Desa Cimuja Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.
Dikonfirmasi akan hal tersebut, Camat Cimalaka Asep Aan Dahlan membenarkan, terkait video penolakan bantuan Covid-19 yang viral tersebut terjadi di wilayah Kecamatannya.
“Muhun tapi tos beres, ini hanya kesalahpahaman warga saja,” Kata Asep saat dikonfirmasi KORSUM melalui sambungan telepon, Senin (27/4).
Dengan viralnya video penolakan terhadap, sambung Asep, pada hari Sabtu (25/4), sekira Pukul 20.00 WIB malam, bertempat di rumah Kepala Desa Cimuja. Pihaknya sudah melakukan penjelasan kepada Kepala Desa, perangkat desa, kepala dusun, Ketua RT/RW, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Alhamdulillah,bantuan tersebut dapat diterima dan selanjutnya akan berkoordinasi dengan PT. Pos dan Giro,” ujarnya.
Sementara itu dikutip dari akun Ilham Maulana Suparman bahwa, PENOLAKAN BANTUAN SOSIAL untuk ‘MASYARAKAT MISKIN BARU’.
Penolakan tersebut terjadi di Dusun Badama, Desa Cimuja, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Menurut keterangan salah satu aparat pemerintah desa, penolakan ini kompak dilakukan oleh masyarakat dikarenakan 2 hal; pertama, karena dari KK yang telah didata, bantuan yang datang hanya untuk 11 KK. Kemudian alasan yang kedua adalah dikarenakan datanya keliru/tidak sesuai dengan pendataan yang telah dilakukan oleh aparat RT, RW dan aparat Desa setempat. Terbukti, dari 11 KK hasil verifikasi, ada 3 org yang telah meninggal dunia.
“Kami, sebagai pemerintah Desa Cimuja, dari mulai RT, RW dan perangkat lainnya ditugaskan untuk mendata dan menyetorkan data tersebut. Sebetulnya kami memasukkan sebanyak 600 KK. Itu diluar dari KK yang telah termasuk PKH, BPNT, PNS dan Pensiunan. Sedangkan, yang memverifikasi data2 tersebut bukan kami. Katanya kan setiap desa quotanya 159 KK. Kami ini kebingungan karena bantuan ini sumbernya kan ada beberapa. Ada dari Kemensos, Provinsi, Kabupaten juga. Namun pada kenyataannya, ini saja paket bantuan yang datang untuk 11 KK ternyata ada nama2 yang sudah meninggal dunia. Kami heran, itu data dari mana? Sedangkan dari 600 KK yang kami ajukan, tidak ada nama2 orang tersebut. Jadi buat apa kami mendata kalau mungkin mereka sudah punya data2 sendiri yang entah itu data tahun kapan.” Ujar salah satu perangkat Desa.
Nampaknya perlu penjelasan dari berbagai pihak untuk meluruskan kejadian tersebut. Bukan untuk mencari siapa atau di level mana yang salah, tapi agar kejadian ini tidak terulang kembali di lain waktu dan tempat.
Kaji kembali tahapan2 yang harus dilakukan, dari mulai perencanaan, sosialisasi, pembentukan tim, penentuan sasaran penerima, sistem verifikasi, waktu dll, karena saya melihat masyarakat sangatlah kebingungan dengan hal2 demikian. Sosialisasi yang minim sekali membuat niat baik tersebut jadi sedikit berantakan. Teknis di lapangan tak seindah film Bollywood. Sehingga akhirnya, masyarakat kompak menolak bantuan yang datang. Bukan merasa pongah, sombong atau jumawa, tetapi saya melihat lebih ke keengganan terjadinya hal2 lain yang tidak diinginkan.
Cc. Ridwan Kamil , Dony Ahmad Munir , Asep Kurnia , Asep Sumaryana , Asep Anang Supriatna , Lukman Hakim , Euis Naryati.