Sumedang, KORSUM – Wakil Bupati Sumedang H. Erwan Setiawan mengatakan, tanpa komitmen dan keinginan yang kuat untuk mengembalikan martabat serta kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintah baik dan bersih, serta berkeadilan yang menjadi dambaan publik, tentunya akan sulit untuk dicapai.
Adapun untuk pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja yang tidak hanya untuk mewujudkan reformasi birokrasi.
Namun, menjadi keharusan utama agar dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat di Kabupaten Sumedang.
Demikian dikatakan Wakil Bupati Sumedang H. Erwan Setiawan, saat memberikan sambutan sekaligus membuka Sosialisasi Pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Disparbudpora Kabupaten Sumedang, Selasa (10/11).
Menurutnya, saat ini masih terdapat berbagai hambatan dalam merealisasikan keinginan masyarakat akan perubahan institusi pemerintah yang lebih baik lagi, khususnya pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Sumedang.
“Dengan Penerapan Zona Integritas (ZI) Bebas KKN adalah salah satu formulasi yang tepat untuk dapat mengembalikan dan meningkatkan wibawa serta citra Disparbudpora,” kata Wabup.
Wabup menuturkan, dengan mengamalkan ZI menuju Wilayah Bebas KKN serta diiringi keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi, tentunya akan mampu menghadirkan insan aparatur Disparbudpora yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Diawali sosialisasi, kemudian secepatnya menyusul pencanangan ZI di dinas ini, diharapkan ada perbaikan yang nyata di masa yang akan datang sebagai sebuah landasan yang kokoh,” ucapnya.
Untuk itu, sambung Wabup, pihaknya merasa perlu mengingatkan akan pentingnya peranan setiap pimpinan dalam mengarahkan pelaksanaan tugas bawahannya.
“Pimpinan harus secara terus menerus meningkatkan mutu pengendalian dan pengawasan program yang dilaksanakan, khususnya dalam menjalankan program reformasi birokrasi guna pencapaian optimalisasi kinerja aparatur,” ujarnya.
Wabup berharap, Disparbudpora segera mencanangkan pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM) agar mampu memenuhi harapan masyarakat.
Terlebih, Sumedang kini sudah mencanangkan diri sebagai Kabupaten Pariwisata dan Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS), sehingga harus betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
“Jadi jika ZI dilaksanakan dengan baik dan capaiannya bagus, ini akan menjadi percontohan bagi dinas-dinas lain. Selain itu, saya berharap agar seluruh aparatur pada dinas ini harus mempunyai komitmen yang kuat dalam mewujudkan Sumedang sebagai Kabupaten Pariwisata dan Puseur Budaya Sunda,” kata Wabup menegaskan.
Sementara itu, Kepala Disparbudpora Kabupaten Sumedang, Hari Tri Santosa mengatakan, tujuan dilaksanakannya sosialisasi adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan aparatur di dinasnya tentang ZI.
Selain untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang ZI, sosialisasi juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi serta untuk meningkatkan pelayanan publik.
“Saya berharap, melalui sosialisasi ini, aparatur di Disparbudpora pengetahuan dan wawasannya bisa meningkat yang tentunya, akan berdampak positif untuk lebih meningkatkan lagi terhadap pelayanan Publik,” ucapnya