Sumedang, KORSUM.ID – Misi 4 dari visi ‘Simpati’ Pemerintah Kabupaten Sumedang, adalah Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat. Adapun tujuannya: Terbangunnya sistem penyelenggaraan pemerintah yang profesional dalam menunjang peningkatan kinerja birokrasi.
“Program terkait dengan misi tersebut diantaranya adalah memberikan kepastian karir dan pengembangan Aparatur Sipil Negara berbasis kompetensi dan kinerja. Dalam menjamin adanya kepastian karier sebagai komitmen pemerintah, maka dinas pendidikan Kab. Sumedang, pada kesempatan ini, melalui Bidang Pendidikan SMP salah satu kegiatnnya adalah melakukan penilaian akseptabilitas, sebelum pengangkatan oleh pemerintah daerah.” Jelas Sekretaris Dinas Pendidikan Sumedang H. Dian Sukmara Kamis (19/8).
Dikatakan Dian, pengangkatan ini dirasakan cukup mendesak terutama bagi para calon Kepala sekolah yang telah memenuhi persyaratan namun masih status Plt. (Pelakasana Tugas) dan akseptabilitas ini juga dilakukan bagi para calon kepala sekolah yang baru lulus dan telah mendapat sertifikat dan nomor unik kepala sekolah (NUKS).
“Dengan akseptabilitas ini, mudah-mudahan bagi saudara-saurdara kepala berstatus Plt. Segera ditetapkan oleh pemerintah daerah menjadi kepala definitif dan dalam waktu yang tidak terlalu lama disusul oleh saudara-saura yang baru memiliki NUKS.” Tuturnya
Lebih jauh ia mengatakan, akan berdampak bagi plt Kepsek yang sudah lebih dari Dua tahun.
“Dengan pengangkatan status definitif bagi para plt, tentuntya akan berdampak terhadap ibu dan bapa kepala yang sudah menjabat sebagai kepala sekolah paling sedikit 2 tahun. Maka sebagai tindak lanjut dari akseptabilitas ini, secara simultan akan dilaksanakan “Pengujian Kapabilitas” dalam rangka memberikan kepastian karir dan pengembangan Aparatur Sipil Negara berbasis kompetensi dan kinerja, sesuai dengan janji Pemerinitah Kab. Sumedang di dalam mewujudkan visi SIMPATI.” Paparnya
Masih menurut Dian, akan menjadi 7 program prioritas pendidikan di tahun 2021 ini.
“Pengujian kapabilitas terutama didasarkan kebutuhan dalam rangka mengevaluasi penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi dalam kebijakan penyelenggaraan sistem pendidikan yakni “Merdeka Belajar” dengan “7 Program Prioritas Pendidikan Mendikbud Pada Tahun 2021”. Pungkasnya.