Sumedang, KORSUM – Sisa anggaran untuk pembebasan lahan Tol Cisumdawu sekitar Rp 1 triyun lebih yang ditargetkan paling lambat di bulan Maret tahun ini baik Tanah Kas Desa (TKD) maupun tanah milik masyarakat dituntaskan.
Demikian disampaikan Tenaga Pendukung Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Niki Eko Kosasih kepada wartawan usai rapat koordinasi percepatan Tol Cisumdawu di IPP, Jumat (29/1).
Sebab lanjut dia, agar bisa menyelesaikan target kontruksi sampai dengan akhir tahun (2021). Sehingga di tahun ini, pembangunan proyek jalan Tol Cisumdawu baik sesi 1 sesi 2 dan 3 sudah selesai dan akan diresmikan Presiden RI Joko Widodo.
Sementara itu, menurut PPK Lahan Satker Tol Cisumdawu Martin menyebutkan, pembebasan lahan untuk Desa Girimukti tinggal menunggu hasil ukur lahan pengganti dari pihak BPN, dan selanjutnya akan dinilai Tim apresal.
Sedangkan untuk Desa Mekarjaya ada 8 bidang TKD berupa tanah kantor desa, tanah lapang bola, TK PGRI, tanah makam (TPU) yang sudah diapresal sejak tahun 2014. Namun karena ada perbedaan nilai sehingga harus diapresal ulang.
“Untuk Desa Mulyasari, proses pengajuan pembebasan TKD-nya paling cepat. Ada 5 bidang tanah yang penggantinya sudah diapresal tahun 2020. Saat ini posisinya sudah di Pemkab, dan secepatnya akan disurvai kelayakannya untuk direkomindasikan keluar ijin,” tandasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan Iwan Gunawan menyebut, pengajuan pembebasan lahan TKD-nya dimulai dari tahun 2010 yang saat itu terjadi penolakan dari warga karena tidak sesuai dengan kondisi yang ada.
Sehingga sampai saat ini, pembebasan lahan TKD tersebut mengalami ketidak pastian.
“Namun dengan adanya rencana percepatan pembangunan Tol ini, ada tindaklanjut secepatnya. Bahkan apreasiasi kepada sekda yang secara tegas, jelas dan terjadwal yang ditargetkan Maret ini selesai,” tandasnya.