Pemkab Sumedang Sebarkan 5000 Paket Sembako di PPKM Darurat

Sumedang, KORSUM – Sejumlah 5000 paket Sembilan Kebutuhan Pokok (Sembako) disebarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang bersama Forkopimda ke setiap kecamatan dalam rangka penanganan Covid-19 di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Bupati Sumedang Donny Ahmad Munir mengatakan, Pemkab Sumedang merupakan garda terdepan dan bagian dari solusi menangani Covid-19 dari mulai hulu hingga hilir dan vaksinasi. Termasuk hari ini, bersama Forkopimda akan sebarkan bantuan Sembako ke seluruh wilayah Kabupaten Sumedang.

“Ini ikhtiar kami, agar warga yang terdampak covid 19 bisa dibantu. Jangan sampai saru orang pun warga Sumedang yang tidak bisa makan atau kelaparan. Maka itulah kami hadir untuk memenuhi harapan tersebut yaitu salurkan sembako,” kata Bupati di Pendopo IPP, Senin (19/7/2021).

Bahkan sebelumnya, sambung Bupati, penyaluran sembako itu telah dilaksanakan kepada warga yang berhak menerimanya. Dan hari ini, Pemda bersama Forkopimda menyebarkan 5000 paket sembako ke setiap kecamatan, dimana satu Forkopimda membawahi beberapa kecamatan.

Kedua, sambung bupati, ada sembako untuk para PKL, tukang Becak, Delman dan beberapa komunitas lainnya. Sehingga yang terdampak covid ini betul-betul mendapat perhatian pemerintah,supaya semuanya dapat mematuhi Prokes dan PPKM Darurat.

Disamping itu, pada Rabu mendatang, akan membagikan bantuan sosial tunai dari pos APBD Kabupaten Sumedang kepada warga yang terdampak. Namun pos bantuan ini, ada beberapa pintu, seperti dari pusat yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 42 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kemudian, lanjutnya, ada Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara rutin sekitar 72 ribu KPM. Ada BPNT baru sekitar 80 ribu KK. Ada BLT dana desa sekitar 90 KK dan Bansos kabupaten.

“Di kita ada dua data yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan data miskin lama dan non DTKS yaitu data miskin baru. Sehingga, hampir 60% dari total 409 ribu KK di Sumedang, ada 250 ribu KK mendapat bantuan dengan pos bantuan yang berbeda termasuk beda waktu di dalam pendistribusiannya,” paparnya

Maka, kata bupati, akan terus meng-update data Mak Uneh yang merupakan data warga menerima bansos dari berbagai pos pintu bantuan sosial dan sepakat bahwa hentikan berita hoax sehingga tidak memperkeruh suasana di masyarakat penerima Bansos.

“Jadi bagi warga yang tidak ataupun belum mendapatkan bantuan dan merasa layak mendapatkan bantuan, silahkan mengakses aplikasi MAUNEH,” jelasnya.