Bandung, KORSUM.ID – Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir diundang untuk menjadi salah satu narasumber pada acara Sosialisasi dan Asistensi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik dan Perubahan Roadmap RB di Aula Barat Gedung Sate, Bandung, Jum’at (10/6).
Acara yang digelar oleh Kemenpan RB bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut bertujuan untuk memperoleh dukungan dan pemahaman yang luas mengenai pentingnya RB dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah di Jawa Barat.
Melalui asistensi, pemerintah memberikan dukungan teknis dan pengawasan untuk memastikan implementasi yang efektif dari program-program reformasi birokrasi.
Tampil di sesi pertama talkshow , bupati bersama tiga narasumber lainnya membahas RB Tematik Kemiskinan dan Digitalisasi Administrasi Stunting yang dipandu Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan RB Kemenpan RB Agus Uji Hantara.
Dalam paparannya, Bupati Sumedang menyampaikan, yang pertama dilakukan olehnya ketika memimpin Sumedang adalah dengan melakukan Reformasi Birokrasi, salah satunya menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendapatkan data real-time dan akurat guna mempercepat dan mempermudah pengambilan keputusan dan pelayanan.
“Jadi reformasi birokrasi dan SPBE. Contoh Reformasi Birokrasi ialah mengubah budaya ASN dari comfort zone ke competitive zone, dari manual ke digital, dari dilayani ke melayani,” terangnya.
Lanjut dikatakan bupati, partisipasi akan terjadi ketika ada trust dari publik sehingga caranya adalah pemerintah harus terbuka dan menjadi contoh.
“Inilah yang kami lakukan. Sehingga dengan cara ini kami ada lompatan-lompatan capaian kinerja makro kami,” ujarnya.
Sementara itu, di Sesi Kedua Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan apresiasi terobosan yang telah dan sedang dilakukan oleh Jawa Barat, termasuk Sumedang, untuk mendigitalisasi birokrasinya.
“Sebagian sudah sukses, sebagian sedang berjalan, sebagian akan dibuat. Mudah-mudahan ini bisa dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Kota dan Provinsi di Jawa Barat,” ucap Anas.
Dikatakan, ada empat fokus RB Tematik yang saat ini ditetapkan, yakni Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, serta tematik prioritas Presiden seperti Stunting dan Penggunaan Produk Dalam Negeri, serta Akselerasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan.
“Kenapa digitalisasi? Karena kalau di-digitalisasi, pelayanan akan lebih transparan, cepat dan tidak rumit. Ini dibuktikan salah satunya oleh Jawa Barat,” ujarnya
Sementara itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menuturkan, Reformasi Birokrasi Jabar mendapat nilai tertinggi dan sistem meritnya menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia.
“Oleh karena itu, diberi hadiah untuk menjadi percontohan dalam Reformasi Birokrasi yang sifatnya tematik,” kata Kang Emil
“Apa yang disampaikan (Kementerian PANRB) mudah-mudahan ini akan diterjemahkan oleh Pemprov Jawa Barat menjadi sebuah keberhasilan yang terukir, yaitu pengentasan kemiskinan oleh seluruh dinas dan ASN yang ada di Jawa Barat,” imbuhnya.