Sumedang, KORSUM – Komisi I DPRD Kab. Sumedang, akan mendorong Pemerintah Daerah, untuk segera mempercepat realisasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Demikian disampaikan ketua Komisi I DPRD Kab. Sumedang Asep Kurnia, seusai Kunjungan Kerja Komisi I, ke Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan, Kamis (4/3/2021).
Menurutnya, dengan belum turunnya DD dan ADD disejumlah Desa di Sumedang tersebut, dikhawatirkan bisa berpengaruh terhadap berjalannya pelayanan di Desa.
“Walaupun Program dan sistem yang bagus, seperti di Desa Sukajaya ini. Akan tetapi jika ditunjang dengan anggaran yang tidak memadai, maka repot juga,” kata Asep Kurnia.
Meskipun demikian, sambung Asep, pihaknya terus memotivasi para perangkat desa agar senantiasa tetap melayani masyarakat dengan optimal dan terus fokus pada SAKIP Desa. Sehingga semua program dan pelayanan Desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Walaupun dalam pelaksanaannya masih menemui banyak kendala teknis.
“Kendala Penerapan SAKIP Desa, pasti ada karena memang ini adalah hal baru bagi para kepala desa. Dimana, untuk melengkapi sistem yang sudah ada seperti Indeks Desa Membangun (IDM). Maka dengan SAKIP Desa ini setidaknya desa itu ada akselerasi atau percepatan untuk mengatasi persoalan-persoalan penurunan angka kemiskinan, angka stunting dsn pelayanan prima kepada masyarakat,” kata Asep menegaskan.
Sementara itu, Kepala Desa Sukajaya, Nenden Dewi Raspati berharap Pemerintah Daerah bisa memberikan dukungan berupa kucuran dana untuk SAKIP Desa.
Karena salah satu indikator SAKIP Desa, yaitu penurunan angka kemiskinan dengan menyasar warga kurang mampu, agar swarga tersebut, mampu mandiri, sehingga bisa keluar dari kategori miskin.
“Sebetulnya inovasi SAKIP Desa ini, mempunyai ukuran yang jelas terutama untuk penurunan angka kemiskinan. Sehingga dengan adanya SAKIP Desa ini, kami dan Pemerintah Daerah hingga tingkat pusat, terus berupaya dalam rangka mengurangi angka kemiskinan,” ujarnya.
Nenden menambahkan, terkait telatnya terealisasi DD dan ADD, tidak menghambat pelayanan Desa terhadap Masyarakat.
“Alhamdulillah, walaupun DD dan ADD belum bisa dicairkan, tetapi kami terus berupaya semaksimal mungkin dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat dan berkat adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sedikitnya dapat membantu keuangan Desa,” tandasnya.