Sumedang, KORSUM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang, meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan Kab. Sumedang, menghentikan rekrutmen tenaga honorer baru.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Kab. Sumedang, Asep Kurnia usai menerima audensi dari para tenaga honorer yang tergabung dalam Gabungan Tenaga Kerja Honorer Non Kategori +35 (GTKHNK+35) di Ruang Rapat Paripurna, Selasa (8/9).
Menurutnya, berdasarkan keterangan dari Badan Kepegawaian Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Sumedang, saat ini terjadi penambahan jumlah honorer disetiap OPD.
“Ini jelas harus dihentikan, apapun caranya harus dihentikan, karena jumlah honorer di Kabupaten Sumedang sudah banyak, yang sudah ada juga belum jelas nasibnya, apalagi saat ini disetiap OPD terus merekrut tenaga honorer baru,” kata Asep Kurnia saat dikonfirmasi KORSUM.
Asep mengaku, prihatin dengan nasib para honorer di Kabupaten Sumedang, yang hingga saat ini belum ada kejelasan. Terlebih ada beberapa honorer yang lolos seleksi P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) hingga saat ini belum jelas nasibnya, karena SK-nya tidak kunjung turun.
“Tentunya saya prihatin dengan nasib honorer di Sumedang, ada honorer lolos seleksi P3K tapi tak kunjung terima SK. Selain itu juga ada lagi yang lolos seleksi CPNS tetapi tidak diangkat karena tidak memenuhi syarat. Terlebih banyak honorer yang umurnya diatas 35 tahun dan hingga saat ini statusnya masih saja honorer karena tidak ada kepastian untuk diangkat menjadi PNS,” ujarnya.
Untuk itu, sambung Asep, pihaknya meminta semua OPD segera menghentikan rekrutmen tenaga honorer baru. Dan BKPSDM harus segera berkirim surat penegasan kesetiap OPD untuk tidak menerima honorer baru apapun alasannya.
“Intinya, kami meminta semua OPD menghentikan rekrutmen tenaga honorer baru. Kemudian kami juga meminta Pemkab Sumedang segera mencari solusi terkait kejelasan nasib honorer yang sudah ada,” tandasnya.