Sumedang, KORSUM – Jelang penertiban lanjutan Keramba Jaring Apung (KJA) Jatigede, yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah Sumedang pada 31 Januari 2021 mendatang.
DPRD Kabupaten Sumedang mengeluarkan tiga rekomendasi, untuk menyikapi penertiban lanjutan KJA Jatigede tersebut,
Dimana ketiga rekomendasi tersebut dikeluarkan setelah DPRD Sumedang menggelar Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD, yang diikuti Pimpinan DPRD, Ketua Komisi, Fraksi dan Alat Kelengkapan, di Ruang Rapat I DPRD setempat, Kamis (29/1/2021).
Wakil Ketua DPRD Sumedang Jajang Heryana, S.E menyampaikan, ketiga rekomendasi terkait rencana penertiban lanjutan KJA Jatigede, yakni sebagai berikut.
Pertama, penertiban KJA oleh Pemda harus dilaksanakan secara humanis. Karena, sesuai dengan perjanjian pemilik KJA, bahwa 31 Januari 2021 itu atas kesadaran mereka yang sudah kosong mohon dibereskan.
“Kami mengeluarkan rekomendasi kepada Pemda dan stake holder di Jatigede, yang pertama rekomendasinya, Terus yang masih ada ikannya sampai masa panen tolong dijaga oleh semua pihak, apabila sudah panen tidak boleh diisi lagi ikan sampai keluar hasil kajian dari pengelola bendung,” ujarnya.
Rekomendasi Kedua, sambung Jajang, DPRD akan melakukan review terhadap Perda 4/l tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Sumedang disesuaikan dengan Permen PUPR 27/2015 sebagaimana telah diubah dengan Permen PUPR 6/2020;
“Dalam konsideran sebagai dasar hukum tidak dimasukan Permen tersebut, tidak masuk sehingga itu harus masuk. Jadi, bagaimana kita menetapkan Perda ini harus dapat menjaga wibawa Pemerintah dan DPRD,” kata Jajang.
Sementara rekomendasi yang ke tiga, kata Jajang, pengelola bendungan agar segera melakukan kajian terhadap pemanfaatan bendung untuk budidaya ikan dengan Keramba Jaring Apung.
“Menyerah tidak boleh, tapi kita juga memberikan keleluasaan dan peluang bahwa harus dilakukan kajian, sehingga nanti peruntukannya seperti apa, kita harus taat pada hasilnya,” tandasnya.