Warga Desa Sukamaju, Keluhkan Pembangunan Jalan Lingkungan

Warga Desa Sukamaju, Keluhkan Pembangunan Jalan Lingkungan

Sumedang, KORSUM – Warga Dusun Nagrog Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong, mengeluhkan proses pembangunan jalan lingkungan yang bersumber dari Dana Desa (DD) senilai Rp 19 juta.

Keluhan tersebut disampaikan oleh salah seorang Warga Dusun Nagrog Desa Sukamaju, Pandi bahwa, fakta dilapangan yaitu dipapan proyek tidak dicantumkan Swadaya masyarakat, karena hanya dicantumkan sumber anggarannya saja.

Padahal, sambung Pandi, fakta dilapangan masyarakat diminta untuk kerja bakti membangun jalan lingkungan tersebut.

“Seharusnya, dipapan proyek itu ditulis bahwa ada peran serta masyarakat untuk kerja bakti membangun jalan lingkungan,” ujarnya kepada KORSUM, (30/3/2021).

Pandi mengaku, dirinya mendapatkan keluhan juga dari masyarakat, karena harus ikut kerja bakti membangun jalan lingkungan itu.

“Jadi, masyarakat mengeluh karena harus kerja bakti tapi dipapan proyek tidak disertakan peran serta dalam bentuk swadaya masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi akan adanya keluhan tersebut, Kepala Desa Sukamaju Lukman Hakim mengatakan, terkait pembangunan jalan lingkungan tersebut, sebelumnya sudah dilakukan rapat dengan masyarakat dan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan warga sendiri.

Adapun terkait anggaran, Lukman mengaku, bahwa itu memang murni dari Dana Desa dan tidak ada pungutan kepada warga.

“Pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan itu, sudah sesuai kesepakatan warga. Dan untuk kerja bakti juga, saya sebagai kepala Desa tidak mewajibkan bagi masyarakat untuk melakukannya, karena saya kembalikan ke warga sendiri apakah mau kerja bakti atau tidak. Jadi tidak ada unsur pemaksaan,” ujarnya saat dikonfirmasi KORSUM melalui sambungan teleponnya, Selasa (30/3/2021) siang.

Lukman mengaku, dirinya justru merasa heran kalau ada masyarakat yang mengeluhkan hanya karena tidak dicantumkan Swadayanya di papan proyek itu.

“Dalam melaksanakan pembangunan jalan itu, kami sudah melibatkan semua pihak, baik dari LPM Desa, BPD yang pengerjaannya oleh TPK (Tim pelaksana kegiatan),” tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *