Sumedang, 10 Juni 2024 – Mamah (55) salah satu Orang Terkena Dampak (OTD) Pembangunan Waduk Jatigede yang harus direlokasi saat itu karena tempat asalnya terkena genangan waduk Jatigede.
Kini, ia tinggal di Dusun Cihegar RT 18 RW 05 Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede dengan rumah di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Sumedang.
Sejak pindah tahun 2016 lalu, ke Dusun Mamah mendapatkan uang kerohiman sebesar Rp 29 juta untuk membangun rumah baru, tentunya dengan biaya sebesar itu sangat tidak mencukupi, sehingga untuk menyelesaikan pembangunan rumah harus pinjam kesana sini.
“Ya kalau harus jujur dengan biaya sebesar Rp 29 juta itu tidak cukup. Begitu pindah ke tempat baru yang sampai sekarang kami tinggal, pada tahun 2017 kami di data dan mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis atau Kartu Indonesia Sehat (KIS),” jelas Mamah, saat dikonfirmasi korsum.id Senin (10/06/24), di kediamannya.
Tapi, lanjut Mamah, setelah 6 bulan ini, KIS yang dimiliki keluarganya malah berubah status menjadi BPJS kesehatan berbayar kelas 3 dengan alasan bahwa Mamah adalah seorang guru PAUD.
“Jelas saya heran, lho kenapa KIS yang saya miliki berubah jadi berbayar, ketika saya tanyakan bahwa katanya didata saya seorang guru PAUD, kan lucu, kapan jadi guru PAUDnya? Sampai sekarang sejak pindah saya hanya sebagai ibu rumah tangga,” ujarnya.
Meihat hal itu, jelas Mamah yang memiliki 3 orang anak ini, protes dari mulai ke desa hingga ke kantor BPJS kesehatan di jalan Kartini, mempertanyakan kenapa bisa berubah data tersebut.
“Setelah saya protes tetap saja tidak bisa diganti, bahwa saya harus berbayar jaminan kesehatannya. Ya mau ngomong apalagi, protes sudah tapi masih saja tidak berubah meski anak saya yang paling besar dan sudah menikah sudah dipisahkan kartu keluarga karena anak saya jadi guru,” katanya.
Dampak dari jaminan kesehatan berbayar yang dialami Mamah, saat ini sudah berjalan 6 bulan, dan 3 bulan belum dibayar karena mau dari mana untuk bayar BPJS tersebut, bisa bertahan hidup sekeluarga saat ini pun sudah bersyukur.
“Jadi, saya sampai tidak bisa kontrol kesehatan lagi karena belum bayar, saya kan pernah dioperasi waktu itu, saya hanya minta keadilan dari pemerintah dan masih tidak mengerti kenapa data yang saya miliki bisa berubah statusnya,” keluh Mamah.