Kota, KORSUM-Anggaran 70 Miliar dari Pemkab Sumedang untuk penanganan Covid-19 rencananya akan dialokasikan dari pergeseran anggaran di sejumlah organisasi daerah (OPD) serta dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Sumedang harus berjalan efektif dan tepat sasaran.
Hal itu di katakan anggota DPRD Kabupaten Sumedang H. Deden Yayan R ditempat aktivitasnya Selasa (14/4/2020). Dikatakan selain melibatkan OPD diharapkan semua elemen masyarakat ikut mengawasi dan bersinergi.
“Pemkab Sumedang diharapkan melibatkan Ormas OKP dalam kegiatan tersebut supaya lebih efektif,” katanya
Lebih jauh politisi dari partai golongan karya tersebut menyampaikan, selama pandemi corona ini terjadi, ada pandangan miring dari sebagian masyarakat yang menilai lembaga DPRD tidak berfungsi dan tidak berbuat untuk masyarakat. Sebagian masyarakat menyamakan fungsi DPRD sama dengan eksekutif, sebagai eksekutor dan pengelola anggaran.
“Sehingga masyarakat baru menganggap DPRD sebagai wakil mereka bekerja apabila DPRD sebagai lembaga atau anggota DPRD itu kelihatan secara fisik membantu masyarakat dengan memberikan bantuan berupa barang atau materi dan hadir secara fisik,” katanya.
Padahal, sebagian besar masyarakat tidak memahami bahwa sebelum sebuah kebijakan pemerintah itu diambil dan dilaksanakan, maka pemerintah harus terlebih dahulu membahas dan membicarakan dengan DPRD. “Bahwa anggaran 70 Miliar yang dilaksanakan oleh eksekutif itu, bisa hasil dari usul wakil rakyat di DRPD, yang mereka dapatkan berdasarkan aspirasi rakyat” katanya.
Misalnya saja lanjut H. Deden sebuah program dan kegiatan itu memerlukan anggaran dan biaya. Anggaran dan biaya tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh eksekutif bila tidak mendapat persetujuan dari DPRD.
”Artinya program atau kegiatan apapun yang dilaksanakan oleh eksekutif dan jajarannya adalah program atau kegiatan yang merupakan produk hasil kerja eksekutif dan legislatif,” pungkasnya.*