KORSUM.ID – Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumedang mengingatkan akan bahayanya money politik atau politik uang jelang masa kampanye pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 yang akan dimulai pada 28 November selama 75 hari.
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sumedang Rian Syaifurrakhman mengatakan, harapan masyarakat pada Pemilu yaitu terpilihnya pemimpin yang amanah dan bertanggungjawab.
Karena dengan pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab itu, sambung Rian, dapat membawa dan memimpin bangsa menjadi lebih baik.
Menurut Rian, tidak akan pernah tercapai harapan itu, jika dalam proses pemilihannya masih ada praktek politik uang.
“Prinsip ketika orang pada saat akan mendapatkan sesuatu atau merasakan tujuannya dengan mengeluarkan uang, ya sudah pasti proses awal yang dilakukan adalah mengembalikan modal dulu. Itulah bahaya politik uang sebagai salah satu pemicu terjadinya korupsi,” terang Rian kepada sejumlah wartawan, di Hotel Puri Khatulistiwa, Minggu 12 November 2023.
Rian mengakui bila politik uang merupakan masalah yang selalu ada setiap diselenggarakannya Pemilu. Dan hingga saat ini belum ada formulasi yang sifatnya efektif, efisien dan bisa menyelesaikan masalah secara komprehensif.
“Untuk tahap awal kami maksimalkan dipencegahan, dengan melakukan proses edukasi dan sosialisasi. Kalaupun nanti pada saat di tahapan itu ada proses pelanggaran, itu pasti kami punya mekanisme untuk penindakannya,” tegasnya.
Kendati demikian, Rian menegaskan, bila ditemukan pelanggaran dan itu sudah hasil kajian memenuhi syarat secara formil dan materil. Bawaslu memastikan akan melakukan penindakan, karena politik uang masuknya ke ranah pidana.
“Jadi mari hindari politik uang, karena pemimpin yang dihasilkan dari politik uang bila terpilih hal pertama yang dilakukan adalah pengembalian modal. Dan dari situlah pintu masuk korupsi,” tandas Rian.