Imbas Covid-19, Penurunan Kemiskinan di Sumedang Tak Sesuai Target

Sumedang, KORSUM – Imbas wabah pandemi Covid-19 yang melanda seluruh bagian negara, berakibat tidak tercapainya target penurunan angka kemiskinan, termasuk di Kabupaten Sumedang.

Demikian dikatakan Wakil Bupati Sumedang, H. Erwan Setiawan saat memimpin Rapat Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kabupaten Sumedang pada refleksi akhir Tahun 2020, yang dilaksanakan di Aula Hotel Hergarmanah Cimalaka, Senin (28/12).

Menurutnya, hampir semua daerah terimbas oleh Covid-19 sehingga target-target penurunan angka kemiskinan banyak yang tidak bisa tercapai.

“Bukan hanya di Sumedang saja bahkan di Jawa Barat, lebih luasnya lagi dunia. Semua daerah di Tahun 2020 tidak bisa mencapai target untuk mengurangi angka kemiskinan disebabkan pandemi Covid-19,” ujarnya.

Akibatnya adanya pandemi virus Corona itu, sambung Wabup, alokasi anggaran untuk infrastuktur, kesejahteraan dan Rutilahu terkena refocusing, karena untuk penanganan Covid-19. Dampaknya angka kemiskinan baru terus bertambah.

“Penyebab lainnya, karena banyaknya perusahaan yang gulung tikar dan mem-PHK karyawannya, sehingga banyak pengangguran. Akibat pengangguran itu, berdampak munculnya kemiskinan baru,” kata Wabup.

Kendati demikian, Wabup mengatakan, dirinya merasa bersyukur, karena kemiskinan di Sumedang tidak seperti di daerah-daerah lainnya yang mengandalkan dari sektor pariwisata dan industri besar.

“Sumedang ini masih mengandalkan sektor pertanian. Untuk itu, saya berharap seluruh stakeholders, Kepala SKPD dan Camat, senantiasa mendata penduduk miskin yang baru maupun yang lama perbulan atau per triwulan dari tingkat RT/RW, desa dan kelurahan. Yang nantinya, pihak kecamatan akan mengumpulkan data angka kemiskinan, supaya kita bisa fokus menanganinya,” ucapnya.

Masih kata Wabup, agar pihak terkait segera membuat empat kategori yaitu masyarakat mampu, prasejahtera, miskin dan sangat miskin. Sehingga, mulai Tahun 2021 nanti tidak ada lagi masyarakat sangat miskin di Kabupaten Sumedang.

“Bahkan masyarakat miskin pun harus berkurang. Kita tidak bisa bekerja sendirian, harus keroyokan. Semua SKPD turun untuk membantu penanggulangan kemiskinan ini,” harapnya.

Adapun angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang saat ini, yaitu sekitar 10,26. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai 9,05 dan Tahun 2018 9,76.

“Mudah-mudahan Covid-19 segera berakhir. Sehingga di Tahun 2021 nanti bisa fokus penanggulangan kemiskinan. Saya sudah wanti-wanti kepada Kepala SKPD dan Camat agar di Tahun 2021 harus ekstra kerja keras bagaimana menanggulangi kemiskinan ini” kata Wabup menegaskan.

Wabup menambahkan, untuk wilayah yang angka kemiskinannya cukup tinggi berada di daerah Cimanggung dan Jatinangor.

Untuk itu, semua pihak harus fokus terutama di daerah besar dengan potensi masyarakat yang sebenarnya harus terlepas dari kemiskinan seperti di Cimanggung dan Jatinanggor.

“Saya prioritaskan warga di sana untuk bekerja di perusahan yang ada di wilayah tersebut. Minimal 70 persen dari pekerja harus warga setempat. Karena disana banyak sekali lapangan pekerjaan dibanding dengan kecamatan yang lainnya,” tandasnya.