Sumedang, KORSUM – Para Kepala Desa yang tergabung dalam DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sumedang, menyambangi Gedung DPRD, untuk menyampaikan sejumlah keluhan.
Adapun sejumlah keluhan yang disampaikan oleh para Kades yaitu terkait, Purnabakti Kepala Desa dan asuransi jiwasraya, Siltap dan tunjangan, Kenaikan BPJS ketenagakerjaan yang harus disesuaikan dengan UMR Kabupaten, Kendaraan operasional kepala Desa dan Operasional Apdesi.
“Jadi, maksud Audensi yang dilakukan saat ini, adalah untuk menyampaikan sejumlah permasalahan yang dialami oleh para kepala Desa. Dan kami pun minta kejelasan terkait Pemilihan Kepala Desa, yang hingga saat ini ada kejelasan kapan tanggal dilaksanakannya,” kata Sekertaris DPC Apdesi Kab Sumedang, Pipin Arifin A, usai melakukan Audensi di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumedang, Selasa (22/9).
Menurutnya, permasalahan tersebut harus diketahui oleh para anggota DPRD Sumedang, untuk dicarikan solusinya. Seperti keluhan dari para Kepala Desa yang sudah Purnabhakti (habis masa jabatannya) dan hingga saat ini belum mendapatkan asuransi dari Jiwasraya.
“Ada sekitar 15 orang Kades yang sudah Purnabhakti, tapi hingga saat ini belum ada kejelasan untuk mendapatkan asuransinya dari Jiwasraya,” ujarnya.
Selain itu, sambung Pipin, terkait Penghasilan tetap (Siltap) dan tunjangan para Kades yang hingga saat ini belum ada kenaikan. Hal tersebut sangat berpengaruh dengan kenaikan BPJS ketenagakerjaan yang harus disesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).
“Saat ini, Siltap kita tidak ada kenaikan, tetapi kenaikan BPJSTK harus disesuaikan dengan UMR. Kan Siltap kades sekarang masih dibawah UMK. Tentunya kita keberatan kalau pembayaran harus disesuaikan dengan UMK,” kata Pipin.
Masih kata Pipin, tadi juga kami sampaikan kepada anggota DPRD, agar Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, menepati janjinya untuk memberikan kendaraan operasional kepala Desa dan Operasional Apdesi.
“Kami di Desa belum pernah mendapatkan kendaraan operasional yang bersumber dari Pemkab Sumedang, padahal pa Bupati pernah berjanji untuk memberikannya, Namun hingga saat ini janji tersebut belum terealisasi. Di Desa ada kendaraan operasional tapi Bantuan Provinsi Jabar, dan itupun sudah lama,” kata Pipin menegaskan.
Pipin berharap, agar para wakil rakyat mau mencari solusi terkait sejumlah permasalahan yang disampaikan oleh para Kades ini.
“Ya, mudah-mudahan semua keluhan yang disampaikan tadi, bisa menjadi pertimbangan para wakil rakyat untuk membantu Kades mencari solusinya,” tandasnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Sumedang, Asep Kurnia mengatakan, pihaknya sudah meminta kepada Dinas terkait, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), untuk segera menindaklanjutinya.
“Kalau untuk Pilkades Serentak itu sudah clear, yaitu menunggu pelaksanaan Pilkada 2020. Jadi, aturannya sudah jelas dan kita bisa memaksakan pelaksanaan dilaksanakan sebelum Pilkada 2020 digelar,” ujarnya.
Sementara untuk permohonan kesejahteraan para Kades, sambung Asep, saya juga sesudah meminta DPMD untuk melakukan kajian dan diharapkan selalu berkoordinasi dengan DPRD sejauh mana peluang peluangnya.
“Tentunya, jika memungkinkan ada kenaikan, mereka (Kades:red) bisa mengoptimalkan diri mengahadapi situasi yang saat ini sedang dilanda Covid-19. Dan mudah-mudahan ada peluang dan DPMD juga diharapkan segera melakukan kajian,” kata Asep.
Asep menambahkan, terkait semua keluhan yang disampaikan oleh para Kades tadi, sebenarnya ada yang bisa direalisasikan dan ada juga yang memerlukan kajian. Dan kalau memang bisa direalisasikan, tentunya DPRD akan mendorong agar segera direalisasikan.
“Untuk permohonan kenaikan Siltap dan Operasional, saya kira ini perlu dikaji terlebih dahulu dan mudah-mudahan ada pulang dan solusinya,” tandasnya.