KORSUM.ID – Bendungan Jatigede, Cipanas dan Sadawarna yang ada di Sumedang dinyatakan aman pascabencana gempa yang menguncang Sumedang di awal tahun 2024 ini. Petugas di ketiga bendungan telah melakukan pemeriksaan langsung secara visual maupun dengan instrumen keamanan bangunan bendungan yang dimiliki.
“Kondisi bangunan Bendungan Jatigede, Cipanas dan Sadawarna yang ada di Sumedang sudah kami cek dan dipastikan aman semua,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono saat datang dan meninjau kondisi bangunan RSUD Sumedang yang terdampak gempa bumi, Rabu malam (3/1/2023)
Menteri PUPR didampingi Pj. Bupati Sumedang Herman Suryatman meninjau tiga bangunan RSUD Sumedang dan bangunan SMAN 1 Sumedang yang lokasinya berdampingan dengan RSUD. Basuki melihat, secara stuktural bangunan RSUD masih bagus. “Menurut laporan dari Komite Keamanan Bangunan Gedung, hanya ada pergerakan di bangunan,” kata Basuki yang ditugaskan Presiden Jokowi mengecek langsung kondisi Sumedang pascabencana gempa yang mengakibatkan kerusakan bangunan.
Menurut Menteri PUPR, untuk penanganan RSUD hanya perlu retrofitting bukan renovasi dan rehabilitasi memperkuat kontruksi yang sudah ada. Karena retaknya tidak memperparah stukturalnya. Retrofitting merupakan membenahi konstruksi bangunan yang sudah rusak, agar mencegah terjadinya keruntuhan konstruksi. “Untuk fasilitas umum hasil laporan Bu Dirjen, RSUD dan SMAN 1 Sumedang. Ini saya kira yang prioritas untuk segera ditangani,”ujarnya.
Basuki juga mengatakan Kementerian PUPR tidak hanya memperbaiki bangunan gedung RSUD saja tapi ingin menata estetika lingkungan RSUD ini lebih repesentatif. “Kami tidak hanya memperbaiki bangunan yang retak dan lainnya. Tetapi ingin sekaligus bisa memperbaiki lingkungannya rumah sakit. Kami akan melihat masterplan RSUD-nya sehingga akan mengevaluasi kondisi yang eksisting sekarang. Kami akan tangani mudah-mudahan bisa mengubah estetika dan lingkungan RSUD ini,” kata Basuki.
Pj Bupati Herman Suryatman melakukan kondisi dan penanganan darurat yang dilakukan pemerintah daerah. Akibat gempa banyak rumah yang mengalami kerusakan namun tidak ada rumah warga masyarakat yang perlu direlokasi. “Pemerintah akan membantu perbaikan rumah yang rusak berdasarkan kriteria kerusakan ringan,sedang dan berat,” katanya.
Saat masa tanggap darurat ini, pemerintah daerah sedang melakukan pendataan dan verifikasi kerusakan rumah akibat gempa. Verifikasi dilakukan oleh Dinas PUTR,Kementrian PUPR dan BNPB.