Sumedang, KORSUM – Para pengrajin tahu di Sumedang mengeluh karena tidak dilibatkan dalam pengadaan tahu untuk Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Pemerintah.
Seperti diutarakan oleh Ketua Perkumpulan Pengrajin Pengusaha Pedagang Tahu Sumedang (Pertasum) Rudi Arif Yanto bahwa, Kabupaten Sumedang, dikenal sebagai kota penghasil tahu, bahkan banyak orang yang menyebutkan kalau Sumedang ini kota tahu. Akan tetapi, dirinya sangat menyayangkan ketika ada program bantuan dari Pemerintah yang didalamnya ada pengadaan tahu, malah mengambil dari luar Sumedang.
“Kan, sumedang ini dikenal dengan kota tahu, tetapi ketika ada program bantuan dan disitu ada pengadaan tahu, malah mengambil dari luar Sumedang. Bukannya memberdayakan para pengrajin tahu lokal Sumedang,” kata pria yang akrab dipanggil Rudi Saribumi ini, kepada wartawan, di RM Saribumi, Senin (21/9).
Rudi mengaku, dirinya mendapatkan keluhan dari para pengrajin tahu yang ada di Kab. Sumedang. Dimana ada sekitar 400 pabrik tahu di Sumedang, yang saat sedang menunggu uluran tangan dari Pemerintah, supaya bisa tetap bertahan ditengah pandemi Covid-19 ini.
“Setahu saya, ada 78 ribu Kelompok Penerima Manfaat (KPM) penerima bantuan BPNT, dimana setiap KPM menerima bantuan nutrisi, yang didalamnya berupa tahu 10 buah dalam satu paketnya. Bayangkan kalau pengadaan tahu-nya diberikan kepada pengrajin Sumedang. Tentunya akan bisa membantu pertumbuhan ekonomi para pengrajin di Sumedang, terlebih pada situasi pandemi Covid-19 ini,” ujarnya.
Selain itu, sambung Rudi, selama program BPNT ini ada, para pengusaha tahu di Sumedang, mengaku belum pernah mendapatkan tawaran untuk pengadaan tahu-nya.
“Saya juga tidak tahu pertimbangannya apa mengambil tahu dari luar Sumedang. Kalau misalnya harga tahu sumedang dianggap mahal, kan bisa dinegosiasikan. Saya yakin para pengrajin tahu di Sumedang juga tidak akan serakah kalau soal harga,” ujarnya.
Rudi menambahkan, saat ini Pemerintah Kabupaten Sumedang, sedang menggenjot UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi dimasa pandemi corona.
“Intinya, kami berharap agar pemerintah mau mempertimbangkan lagi keputusan pengambilan tahu dari luar Sumedang dalam program BPNT tersebut,” tandasnya.