Kota, KORSUM–Kabupaten Sumedang sudah menerapkan “New Normal” atau Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) per tanggal 2 Juni 2020 hari selasa kemarin. Setelah sehari sebeumnya, Pemda dan gugus tugas penanggunanan Covid-19 melakukan sosialisasi ke beberapa titik di mall, pasar dan beberapa pusat perbelanjaan.
Menurut Politisi senior asal Fraksi PKS, Drg. H. Rahmat Juliadi, M.HKes, kebijakan ini diambil setelah pemda Sumedang melakukan rapat koordinasi dengan tim gugus tugas penanggulangan covid-19 Kabupaten Sumedang, Hal ini, berbeda dengan keputusan Gugus Tugas Pusat Percepatan Penanggulangan Covid-19 yang memberikan kewenangan kepada 102 pemerintah Kabupaten/Kota yang saat ini berada dan dinyatakan dalam zona hijau untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman Covid-19.
Ke-102 Kabupaten kota tersebut, kata Rahmat, merupakan rekomendasi dari tim pakar melalui berbagai pendekatan. pendekatan yang dipakai adalah berdasarkan kriteria epidemologi, surveilans kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan sesuai rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO).
Jawa Barat tidak termasuk ke dalam 102 kabupaten/kota yang direkomendasikan untuk menerapkan New Normal atau Adaptasi Kebiasaan Baru tersebut, dan termasuk Kabupaten Sumedang di dalamnya. oleh karena itu, keputusan Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir merupakan deskrsi daerah yang berani, namun sangat beresiko tinggi.
“Sebetulnya saya sebagai tenaga medis dan salah seorang anggota Komisi III DPRD Sumedang sangat menyayangkan keputusan ini dan sudah memberikan “warning” sebelumnya,” kata anggota DPRD Sumedang ini, yang juga sebagai Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Sumedang 2019-2024.
Lanjut Rahmat Juliadi, bahwa karena level biru yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat untuk beberapa kabupaten/kota terkait Level Kewaspadaan Covid-19, termasuk oleh Kabupaten Sumedang dimasukkan kedalam level biru ini bersama 14 kabupaten kota yang lain, menurut tinjauan ilmu kesehatan masyarakat terlalu cepat dikeluarkan karena beberapa parameter epidemiologi, surveilans, pelayanan kesehatan mapun sosial yang harusnya dicapai untuk level tersebut banyak yang belum benar-benar dipenuhi oleh Kabupaten/kota tersebut.
“Hal ini bahkan diakui oleh tim Akademisi Provinsi Jabar sendiri. Artinya keputusan oleh pemprov di atas banyak dipengaruhi faktor politis dan ekonomi serta sosial yang pada batas tertentu bisa membahayakan untuk penanganan pandemi secara keseluruhan jika kita tidak waspada,” tegasnya.
Bahkan berdasarkan pemantauan dilapangan kemarin, kata Rahmat, ternyata masyarakat sudah merasa bisa melakukan semua kegiatan seperti keadaan normal sebelum pandemi covid-19 ini, hanya bedanya sebagian masyarakat banyak yang menggunakan masker.
“Sekedar laporan pandangan mata, sepanjang jalan dari bunderan alamsari – griya toserba – pasar sandang – prabu geusan ulun – kantor DPRD, Aktifitas masyarakat sangat ramai banyak yang tidak memakai masker, ada juga yang memakai masker tapi asal nempel dan tidak menutup hidung dan mulut. bergerombol di pinggir jalan, tanpa masker dan merokok dengan duduk sangat berdekatan, saya sempat menegur beberapa orang di depan kantor yang bergerombol tanpa menggunakan masker dan abai physical distancing,” sebut Rahmat.
Selanjutnya, tambah rahmat, dirinya mampir di salah satu mini market, banyak pengunjung tanpa masker masih bebas masuk meski ada pengumuman wajib bermasker, ia cuci tangan pakai sabun sebelum masuk dan ember penampungnya masih kosong, alias dirinya yang pertama gunakan sedang saat itu waktu jam 13.00 wib sedang minimarket buka mulai jam 10.
Artinya, sosialisasi yang dilakukan sehari sebelumnya itu belum efektif dan masyarakat sumedang masih sangat rendah kesadarannya, dan ini tentu sangat mengkhawatirkan kita semua.
“Oleh karenanya, saya menilai kebijakan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir untuk segera memberlakukan “New Normal” atau Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Sumedang kemarin terlalu tergesa-gesa, sebuah deskresi daerah yang berani namun sangat beresiko tinggi, saya khawatir justru di Sumedang muncul cluster-cluster baru, karena sampai saat ini grafik peningkatan jumlah positif covid-19 baik tingkat Nasional maupun Jawa Barat masih cukup tinggi. oleh karenanya, DPRD akan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru ini mulai Besok Kamis 4 Juni 2020,” pungkasnya.