Sumedang, KORSUM– Wakil Bupati Sumedang, H. Erwan Setiawan meminta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) untuk meningkatkan capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).
Peningkatan tersebut, harus dilakukan karena DPPKB merupakan Dinas yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
“Untuk peningkatannya sih ada, hanya memang tidak terlalu signifikan dibanding dengan Dinas yang lain. Namun, setelah tadi diberikan pemahaman, mereka siap untuk berbenah untuk mendapatkan hasil yang maksimal,” kata Erwan ketika dikonfirmasi wartawan, usai memberikan pembinaan SAKIP di DPPKB Sumedang, Selasa (17/11).
Untuk mendapatkan nilai SAKIP yang maksimal, sambung Erwan, memerlukan perencanaan yang matang atau minimal bobot nilainya 90 persen dari seluruh bobot untuk penilaian SAKIP.
“Ada 5 bobot untuk menentukan nilai SAKIP, yaitu perencanaan kinerja dengan bobot penilaian 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi 10%. Kemudian, kinerja diukur dari capaian kinerja dengan bobot 20%. Kalau saja bobot perencanaan 27 saja itu sudah besar dan tentunya akan berdampak terhadap naiknya penilaian bobot yang lainnya,” kata Erwan menegaskan.
Erwan berharap kedepan peningkatannya bisa signifikan, seperti Dinas yang lainnya. Terlebih DPPKB merupakan Dinas yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
“Tadi di akhir November ini, Kepala BPKP mentargetkan seluruh data yang menjadi kendala sudah selesai. Masa saat ini nilainya baru 65, sedangkan SAKIP Kabupaten Sumedang saja sudah 77. Saya meminta DPPKB nilainya terus benahi,
Minimal sama atau mendekati nilai Kabupaten,” tandasnya.
Dikonfirmasi akan hal tersebut,
Kepala Dinas DPPKB Kabupaten Sumedang, Hj. Ani Gestapiani mengakui terkait kurangnya peningkatan SAKIP di dinas yang dipimpinnya.
“Tidak signifikansinya peningkatan nilai SAKIP ini karena ada beberapa indikator kinerja belum selesai. Namun, masih ada sisa waktu untuk kami selesaikan,” akunya.
Ani menuturkan, semua dinas berkomitmen untuk capaian SAKIP ini. Dan bukan hal yang mudah untuk melakukan loncatan pencapaian. Untuk capaian 1 sampai 2 persen diperlukan berbagai macam program yang harus diraih.
Untuk itu, DPPKB sebagai dinas yang berhubungan langsung dengan masyarakat berkomitmen agar capaian target itu terpenuhi.
“Semoga apa yang diinginkan pimpinan dapat tercapai. Dan kami akan bekerja semaksimal mungkin,” ucapnya.